TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat terbentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2018.     

Dinas Mempunyai Tugas Membantu Gubernur Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan Di Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk Melaksanakan Tugas Sebagaimana Di Maksud Dalam Pasal 3, Dinas Menyelenggarakan Fungsi.

a.perumusan program kerja di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;.

b.perumusan kebijakan di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan c.ketenagakerjaan, serta penyiapan kawasan dan pembangunan transmigrasi;

d.pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan f.ketenagakerjaan, serta penyiapan kawasan dan pembangunan transmigrasi;  

g.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan, serta penyiapan kawasan dan pembangunan transmigrasi;

h.pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan, serta penyiapan kawasan dan pembangunan transmigrasi;

i.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan, serta penyiapan kawasan dan pembangunan transmigrasi;

j.pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

k.pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan

l.pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan