KETENAGAKERJAAN
KETRANSMIGRASIAN
PROSEDUR
PELATIHAN
INFO PUBLIK
Tupoksi

PPID mempunya tugas dan wewenang sebagai berikut :

  1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu di setiap Unit/Satuan Kerja di bawah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.
  2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  3. Melakukan verifikasi bahan infomrmasi publik;
  4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
  6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Kewenangan PPID terdiri atas :

  1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupannya;
  3. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
  4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
  5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokuementasi untuk kebutuhan organisasi.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat terbentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2018.

1.   Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat

  • Melaksanakan urusan pemerintah Provinsi di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  • Melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.   Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat

  • Perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan masyarakat dan kawasan transmigrasi, serta penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi.
  • Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan pengawasan ketenaqakerjaan, pembinaan masyarakat dan kawasan transmigrasi, serta penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan masyarakat dan kawasan transmigrasi, serta penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan masyarakat dan kawasan transmigrasi, serta penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi.
  • Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan masyarakat dan kawasan transmigrasi, serta penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi.
  • Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan aset di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  • Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang diserahkan oleh Gubernur.