AUDENSI DPP-PELIKHA DENGAN DISNAKERTRANS PROV. KALBAR
13 September 2019, 14:06:45 Operator Web Disnaker

Share to Facebook

AUDENSI DPP-PELIKHA DENGAN DISNAKERTRANS PROV. KALBAR

Pada Hari Rabutanggal 11 September 2019 bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, telah dilaksanakan AUDENSI DPP-PELIKHA (Serikat Pekerja Pejuang Lintas Khatulistiwa) dengan DISNAKERTRANS PROV. KALBAR.

Maksud pelaksanaan Audensi sebagaimana surat permohonan DPP-PELIKHA Nomor: 013/SP-PELIKHA/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 bertujuan memperkenalkan mengenai keberadaaan Serikat Pekerja dan ingin mengetahui pandangan, arah dari Kadisnakertrans Bapak. Drs. IGNASIUS IK,SH.,MSi terhadap perjuangan Serikat Pekerja dalam menegakkan peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Audensi diikuti oleh oleh 25 orang yang terdiri dari : Pengurus Serikat DPP-PELIKHA dan Pejabat Eselon 4 Bidang HIJSTK dan Mediator dari Disnaker Prov. Kalbar.

DPP-PELIKHA diketuai oleh Ir. JASMIN SIBARANI yang keangotaannya saat ini ada di 7 Kabupaten yaitu: Kab. Sintang, Kab. Sanggau, Kab. Mempawah, Kab. Ketapang, Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya dan Kab. Kayong Utara saat ini DPP-PELIKHA sudah aktif memberikan bantuan hukum terhadap hak-hak pekerja.

Dalam Sambutan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Bapak. Drs. IGNASIUS IK,SH.,MSi diharapkan apabila sudah terbentuk DPC Kabupaten/Kota se-Kalbar agar melaporkan dan Serikat Pekerja (SP) Perusahaan yang berafiliasi dalam SP-PELIKHA agar dicatatkan di Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota. Agar Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dapat melakukan pembinaan.

DPP-PELIKHA menyampaikan sumbang saran kepada Disnakertrans untuk melakukan pembinaan kepada perusahaan agar perusahaan tidak menghalangi pembentukan SP di perusahaan, pembentukan LKS Bipartit, pembuatan Struktur dan Skala Upah serta Peraturan Perusahaan.