BERITA
Tenaga Kerja di Kalbar Baru 20 Persen yang Ikut Program BPJS Ketenagakerjaan
19 Juni 2017, 09:39:00 Administrator

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Muhyidin SE, MM Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pontianak yang membawahi wilayah operasional se-Kalimantan Barat bahwa perusahaan yang terdaftar sampai dengan saat ini 4.064 Perusahaan. Jumlah tersebut kata Muhyidin sama dengan 90,65 persen dan target tahun 2016. "Sedangkan pekerja yang telah terlindungi sejumlah 197.431 Tenaga Kerja atau…
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar Minta Daerah Ikut Awasi THR
15 Juni 2017, 06:37:50 Administrator

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Barat, Sri Djumiadatin meminta pemerintah kabupaten/kota juga ikut mengawasi Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima dari perusahaan tempat tenaga kerja itu bekerja.  "Pengawasan itu dilakukan untuk memantau sejauh mana efektivitas surat edaran yang dikeluarkan pemerintah provinsi itu dipatuhi perusahaan atau tidak," katanya, Senin (12/6/2017).…
Penyerahan Penghargaan Kualitas dan Produktivitas (SIDHAKARYA) Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Barat
10 Desember 2016, 06:44:44 Administrator

Penyerahan Penghargaan Kualitas dan Produktivitas (SIDHAKARYA) Tahun 2016 Provinsi Kalimantan BaratPontianak – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat melalui program / kegiatan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyelenggarakan acara Penyerahan Penghargaan Kualitas dan Prodiktivitas (Sidhakarya) Tahun 2016. Acara yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2016 lalu, dibuka oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dan dihadiri…
Pokok Pokok Hasil Rembuk Nasional Hubungan Industrial 2016
28 November 2016, 16:48:15 Administrator

Pokok Pokok Hasil Rembuk Nasional Hubungan Industrial 2016Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) sebagai representasi dari pemerintah bersama-sama dengan seluruh stakeholder ketenagakerjaan telah meyelesaikan rembuk nasional hubungan industrial tahun 2016. Rembuk nasional ini bertujuan untuk mewujudkan hubungan industrial di Indonesia yang lebih harmonis, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional, serta meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagaimana…
Penentuan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017
02 November 2016, 15:53:24

Berdasarkan  Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan kenaikan upah minimum. Dengan mempertimbangkan variabel angka inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai variabel utama dalam penentuan kenaikan upah minimum, Dewan Pengupahan merekomendasikan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk menetapkan…